Diskusi publik bertajuk "RedTalks: Indonesia Punya Kita: Nasionalisme Tanpa Batas Generasi" yang diselenggarakan di Gedung Malang Creative Center (MCC), Kota Malang, pada Sabtu (25/7/2026), telah memicu diskursus krusial mengenai relevansi partai politik (parpol) dalam menjaga ideologi negara. Di tengah gempuran fenomena pragmatisme politik dan dominasi oligarki, kegiatan ini menjadi refleksi akademis atas krisis kepercayaan generasi muda terhadap institusi demokrasi formal. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pergeseran sosiopolitik yang lebih luas di Indonesia, di mana partai politik dituntut untuk melakukan transformasi substantif agar tidak sekadar menjadi mesin elektoral lima tahunan.
Krisis Ideologi dan Hegemoni Pragmatisme dalam Parpol
Dalam perspektif pengamat politik, Rocky Gerung, partai politik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksistensial berupa erosi ideologis. Menurutnya, parpol cenderung terjebak pada fungsi transaksional sebagai muara kekuasaan, alih-alih menjadi lokomotif perjuangan ideologi bangsa. Rocky Gerung menegaskan bahwa institusi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki tanggung jawab historis untuk menegakkan kembali pemikiran pendiri bangsa, Ir. Soekarno, sebagai antitesis terhadap praktik oligarki yang kian sistemik.
Secara objektif, data dari Indikator Politik Indonesia dan beberapa lembaga survei independen selama dekade terakhir menunjukkan tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Rendahnya partisipasi aktif generasi muda dalam struktur formal partai sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan parpol dalam menawarkan "ideologi yang bekerja" (working ideology) di tengah masyarakat. Ketika ideologi hanya menjadi komoditas retorika tanpa implementasi kebijakan yang konkret, ruang bagi pragmatisme untuk tumbuh menjadi semakin lebar. Hal ini selaras dengan observasi bahwa tanpa argumen ideologis yang kuat, kebijakan negara sering kali kehilangan arah navigasi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Peran Akademisi dalam Membedah Partisipasi Generasi Muda
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, memberikan analisis mendalam mengenai pentingnya empati politik. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara retorika partai dengan realitas di akar rumput (grassroot). Menurut Suko Widodo, fenomena skeptisisme di kalangan mahasiswa—yang tercermin dari menurunnya antusiasme dalam diskursus formal—adalah sinyal bahaya bagi keberlanjutan demokrasi.
"Kehadiran fisik dalam pertemuan adalah bentuk perjumpaan yang krusial. Partai politik harus mampu mengangkat kegelisahan masyarakat, tidak hanya di pusat kekuasaan seperti Jakarta, tetapi hingga ke pelosok daerah seperti Ponorogo atau Sampang," ungkap Suko Widodo. Pendekatan gotong royong, yang merupakan nilai inti dari Pancasila, harus diterjemahkan kembali ke dalam mekanisme kerja birokrasi dan partai. Jika birokrasi negara mengalami hambatan struktural, partai politik memiliki peran vital sebagai katalisator yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik.
Inklusivitas Politik: Tantangan dan Implementasi Progresif
Di sisi lain, perwakilan dari DPD PDIP Jawa Timur, Qintharra Ulya Yassifa, memaparkan langkah konkret dalam memitigasi minimnya keterlibatan anak muda. Dalam pandangannya, banyak generasi muda yang sebenarnya memiliki kapabilitas teknokratis—seperti dalam bidang ekonomi kreatif dan desain tata ruang—namun merasa teralienasi dari proses politik.
Qintharra Ulya Yassifa menekankan bahwa PDIP telah mengambil langkah progresif dengan mewajibkan keterlibatan kaum muda sebesar minimal 20 persen dalam struktur kepengurusan partai. Kebijakan afirmatif ini merupakan salah satu upaya untuk mengubah stigma bahwa partai politik hanya beroperasi menjelang masa pemilihan umum. Upaya inklusivitas ini, jika diintegrasikan dengan kebijakan publik yang berbasis data, dapat menjadi model bagi partai politik lain dalam melakukan regenerasi kepemimpinan yang lebih relevan dengan tantangan zaman.
Analisis Komparatif: Ideologi sebagai Kompas Kebijakan
Secara makro, ketergantungan suatu negara terhadap narasi ideologis bukan sekadar nostalgia sejarah. Dalam studi hubungan internasional, ideologi berfungsi sebagai kompas strategis dalam merespons dinamika geopolitik. Ketika sebuah partai politik kehilangan pegangan ideologisnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan pasar atau kelompok kepentingan tertentu.
Rocky Gerung menambahkan bahwa tantangan bagi generasi muda adalah bagaimana mereka mampu melakukan "pertarungan argumen" dengan landasan ideologi yang jelas. Hal ini sangat relevan dengan upaya untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah tekanan ekonomi global. Tanpa fondasi ideologis yang kokoh, kebijakan negara akan rentan terhadap intervensi yang tidak selaras dengan cita-cita proklamasi.
Penting untuk dipahami bahwa partisipasi politik generasi muda saat ini, atau yang sering disebut sebagai Generasi Z dan Milenial, tidak lagi bisa didekati dengan pola mobilisasi tradisional. Mereka membutuhkan ruang diskusi yang setara, akses terhadap pengambilan keputusan, dan bukti nyata atas kebermanfaatan kebijakan. Fenomena transformasi digital dalam politik juga menjadi faktor penentu bagaimana ideologi dikomunikasikan secara efektif kepada audiens yang lebih luas.
Kesimpulan: Menuju Rekonstruksi Politik yang Bermartabat
Diskusi di Gedung Malang Creative Center (MCC) ini memberikan gambaran bahwa tantangan partai politik di masa depan adalah melakukan integrasi antara idealisme ideologi dan pragmatisme kebutuhan zaman. Partai politik tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai menara gading yang terpisah dari realitas sosial. Sebaliknya, institusi partai harus mampu menjadi wadah pendidikan politik yang inklusif, transparan, dan berbasis pada argumentasi intelektual yang matang.
Keberhasilan partai dalam merangkul generasi muda sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai luhur pendiri bangsa dengan tuntutan teknokratis masa kini. Jika partai mampu membuktikan bahwa mereka bukan sekadar kendaraan kekuasaan, melainkan instrumen perubahan sosial yang nyata, maka skeptisisme publik dapat perlahan terurai. Pada akhirnya, nasionalisme tanpa batas generasi yang digaungkan dalam acara ini memerlukan komitmen kolektif, baik dari aktor politik senior maupun generasi muda yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.
Kombinasi antara kritik tajam dari para pengamat, refleksi akademis, dan langkah konkret dari praktisi politik memberikan narasi yang lengkap mengenai posisi partai politik saat ini. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah wacana tersebut menjadi kebijakan yang berdampak secara nasional, demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata.