Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) terkait mandeknya perkembangan Kopdes Merah Putih. Apa sebenarnya yang terjadi? Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan yang membuka wawasan tentang kendala dan langkah yang sedang diambil.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyuarakan keresahannya akan keberlangsungan program pemerintah, koperasi desa merah putih.
Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, anggota dari daerah Provinsi Jambi, Elviana, menyampaikan kekhawatiran akan skema pendanaan koperasi yang dinilai dapat membebani keuangan desa.
“Saya termasuk yang pesimis kalau tidak diurus betul Koperasi Merah Putih ini,” ujar Elviana dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Elviana pun menjelaskan bahwa dirinya meragukan kapasitas koperasi desa dalam mengelola dana besar. Menurutnya pemerintah pun perlu lebih transparan terkait asal dana koperasi tersebut agar tidak serta-merta mengambil dana dari pos dana desa yang selama ini sudah disiapkan.
“Minta kepastian Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya dana yang dari mana. Kalau memang akan menggunakan dana desa, ini sebuah bencana bagi keuangan desa. Yang mengelola uang, enggak ada yang pintar mereka, Bu, soal keuangan itu. Jadi, saya mencemaskan hal itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan memerhatikan secara rinci masing-masing desa. Tak hanya itu, pemerintah pun memastikan akan memberikan penjaminan bagi Koperasi Desa Merah Putih jika mengalami gagal bayar.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa memang banyak desa yang belum memiliki kapasitas yang luas. Dari segi tata kelola, kapasitas pembangunan, struktur laporan keuangan dan lain-lain tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah.