OAKLANDPOLICEBEAT — Masyarakat memperhatikan Badan Perfilman Indonesia (BPI). BPI mengunggah sejumlah foto dari proses pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Divisi Humas Polri pada Senin (21/4/2025) di akun Instagram resmi mereka. Perjanjian tersebut dianggap sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Unggahan tersebut berisi delapan gambar. Sebagian besar foto menunjukkan suasana pertemuan kedua lembaga tersebut. Sangat menarik bahwa foto terakhir menampilkan layar yang berisi nota kesepahaman antara Polri dan BPI. Judul nota kesepahaman adalah “Sinergitas Pengawasan Pembuatan, Pengedaran, Pertunjukan Film Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Gunawan Paggaru, Ketua Umum BPI, menjelaskan kepada Tirto bahwa dua hal utama yang dibahas dalam rencana kesepakatan lembaganya dengan pihak kepolisian Indonesia. Pertama, meningkatkan pemanfaatan dan kapasitas sumber daya manusia; kedua, mendapatkan akses ke data informasi.
Tujuan utamanya adalah bahwa selama ini kami tidak memiliki cara untuk melakukan riset tentang polisi.Saat dihubungi secara langsung dengan Tirto pada Jumat (25/4/2025), dia menyatakan, “Nah, ini kita buka komunikasinya, itu sebenarnya untuk mempermudah teman-teman juga.”
Dalam nota kesepahaman antara lembaganya dan Polri, Guanawan juga menyatakan bahwa ia mendukung adanya kekhawatiran masyarakat dan insan perfilman Tanah Air terkait istilah “pengawasan”.
Dia menjamin bahwa Polri tidak akan melakukan “pengawasan” dalam kerja sama atau MoU itu karena judul yang beredar masih dalam bentuk draft yang belum disetujui oleh BPI dan Polri.
Humas mungkin tidak memiliki kekuatan, jadi MoU-nya sama dengan Divisi Humas Polri. Apa tujuan Humas untuk mengawasi? Apa yang harus diawasi? Dia menyatakan bahwa itu tidak relevan.
Dia juga tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 28E, menjamin kebebasan berpendapat dan berbicara, dan UU Perfilman juga menyatakan hal yang sama.
Karena itu, saya selalu memberi tahu teman-teman saya bahwa saya akan selalu berada di depan jika ada pengawasan. Saya juga bisa membuat film,” katanya.
Guanawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan insan perfilman Tanah Air atas kepedulian mereka terhadap proses perencanaan MoU ini. Menurutnya, masyarakat sipil harus mempertimbangkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi mengingat kondisi saat ini.
Dia menegaskan bahwa MoU tersebut masih dalam tahap perencanaan dan diskusi yang intens saat ini. Dia menegaskan bahwa para pelaku perfilman di Indonesia akan memiliki banyak pilihan.
Jika tujuan penelitian adalah untuk digunakan, apakah teman-teman ingin menggunakan apa? Alat kepolisian? Ya, silakan gunakan MoU ini sebagai sarana untuk mengajukan kerjasama dengan mereka; jika tidak, tidak masalah juga.
Organisasi yang disebut Badan Perfilman Indonesia (BPI) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perfilman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, terutama Pasal 68 hingga 70, menetapkan posisi dan peran BPI.
BPI tidak terafiliasi atau berafiliasi dengan pemerintah karena merupakan lembaga swasta yang mandiri, menurut dasar hukum. Pembentukannya dapat difasilitasi oleh pemerintah dan dilakukan oleh masyarakat.
Kekhawatiran dengan Frasa ‘Pengawasan’
Pengamat perfilman Hikmat Darmawan mempertanyakan maksud dan urgensi MoU tersebut. Apalagi situasi di masyarakat tengah menunjukkan bahwa undang-undang dan undang-undang yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi sedang dibahas.
Dia menunjukkan bahwa judul MoU antara BPI dan Polri mengandung frasa “pengawasan”, karena BPI, kelompok yang mewakili dunia perfilman lokal, berkolaborasi dengan kepolisian.
Mungkin bagi kami sebagai pelaku dan peneliti dunia film ini tidak memuaskan. Saat dihubungi Tirto pada Jumat (25/4/2025), dia menyatakan bahwa belum ada penjelasan yang resmi, utuh, dan lengkap dari BPI hingga terjadi kesimpangsiuran, dan bahkan pengertian “pengawasan” itu masih belum jelas.
Menurut Hikmat, BPI tidak sensitif dalam menanggapi banyak pertanyaan tentang MoU. Mereka tidak peduli dengan situasi yang terjadi di zaman sekarang, ketika masyarakat sipil sedang menghadapi masalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
Hikmat juga bertanya kepada BPI tentang manfaat MoU terhadap industri dan lingkungan perfilman Indonesia. Selain itu, ia ingin tahu siapa yang mengambil inisiatif pertama untuk kehadiran perjanjian ini. Ia berpendapat bahwa BPI tidak melibatkan pengampu kepentingan dalam industri perfilman dalam proses ini.
Tidak banyak pengampu kepentingan perfilman yang mengetahui atau terlibat dalam proses ini. Bukankah ekosistem harus dimintai pendapat tentang hal ini? Menurutnya, penjelasan yang lebih jelas dan jelas tentang arti “pengawasan” tidak ada, atau paling tidak, setelah konflik.
Yosep Anggi Noen, sutradara film, juga bertanya kepada Senada apa maksud dan tujuan Mou antara BPI dan Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa sebelum menemukan postingan yang dibuat di akun Instagram resmi BPI.
Dalam judul MoU antara kedua lembaga yang tersebar di media sosial, Yosep, seperti Hikmat, juga menekankan kata “pengawasan”.
Saat dihubungi Tirto pada Jumat (25/4/2025), dia mengatakan, “Ini (MoU) punya potensi problematis nih. Karena dilihat dari pemilihan kata-katanya (dalam judul MoU), itu sangat mencurigakan.”
Yosep menjelaskan bahwa BPI seharusnya memiliki fungsi yang lebih besar. membuat kebijakan, misalnya, yang berfungsi sebagai payung strategis untuk kemajuan dunia perfilman.
Namun, ia melihat bahwa kegiatan BPI lebih cenderung simbolis daripada nyata. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah pergeseran BPI yang tidak dapat diprediksi ini. Ada kemungkinan bahwa pihak tertentu akan memanfaatkannya.
Bagaimana jika seseorang menggunakan MoU sebagai legitimasi untuk mengatakan, “Ini sudah ada MoU loh, kok kamu nggak seperti ini, nggak seperti MoU kita?” Efeknya memang buruk, katanya.
Yosep secara tegas menolak MoU antara BPI dan Polri. Menurutnya, tidak masuk akal jika kolaborasi antara kedua lembaga tersebut hanya bertujuan untuk mengontrol bagaimana atribut Polri digunakan dalam film.
Dia bertanya, “Ngapain sih harus ada MoU yang sebenarnya punya potensi besar untuk kemudian membuat aparatur negara itu masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya tidak perlu dimasuki?”
SUMBER TIRTO.ID : MoU BPI-Polri: Peluang Kolaborasi atau Ancaman bagi Perfilman?