Jakarta – Kepolisian Hong Kong kembali melakukan operasi terhadap toko buku independen dengan menggerebek dua lokasi dan menangkap lima orang yang diduga menjual maupun memajang publikasi berisi hasutan. Penindakan ini menjadi gelombang ketiga setelah operasi serupa dilakukan pada Maret dan Juni 2026.
Langkah aparat tersebut kembali memicu sorotan karena dinilai berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang dianggap mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat.
Berdasarkan laporan sejumlah media, dua toko buku yang menjadi sasaran adalah Have A Nice Stay, yang didirikan oleh mantan jurnalis, serta Greenfield Book Store di kawasan Mong Kok. Rekaman yang beredar memperlihatkan petugas kepolisian mengangkut sejumlah kotak dari lokasi penggerebekan.
Laporan AFP juga menyebut seorang perempuan terlihat diborgol sebelum dibawa menggunakan kendaraan polisi dari salah satu toko. Di lokasi lain yang berdekatan, petugas juga mengeluarkan sejumlah kotak dari gedung tempat Greenfield Book Store beroperasi.
Dalam pernyataan resminya, kepolisian mengonfirmasi telah menggeledah dua toko buku di Distrik Mong Kok, meski tidak menyebutkan nama tempat tersebut. Penggerebekan terhadap Have A Nice Stay terjadi sehari setelah toko itu mengumumkan rencana penutupan pada 30 Agustus 2026 melalui media sosial, dengan alasan kondisi keuangan dan ketidakpastian situasi sosial.
Penyelidikan dilakukan oleh Departemen Keamanan Nasional setelah pihak bea cukai menemukan kiriman buku ke luar negeri yang diduga memuat materi berunsur hasutan. Polisi menyatakan isi publikasi tersebut diduga mengandung ajakan untuk menumbuhkan kebencian terhadap pemerintah, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum, meski judul buku yang dimaksud tidak diungkapkan.
Dalam operasi tersebut, lima orang yang terdiri atas dua pria dan tiga perempuan diamankan. Mereka diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Keamanan Nasional 2024 yang mengatur tindak pidana hasutan dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Sejak aturan keamanan nasional diberlakukan, jumlah toko buku independen di Hong Kong terus menyusut. Sebelumnya, pada Maret 2026 empat pegawai Book Punch ditahan atas dugaan menjual publikasi yang dianggap menghasut, sementara dua staf Hunter Bookstore juga ditangkap pada Juni dalam perkara serupa.
Penindakan terbaru tersebut menuai kritik dari Amnesty International. Organisasi hak asasi manusia itu menilai penggunaan pasal hasutan terhadap toko buku menunjukkan bahwa perangkat keamanan nasional dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan pandangan yang berbeda.
Direktur Regional Deputi Amnesty International, Sarah Brooks, menyebut meningkatnya tindakan terhadap toko buku independen sepanjang tahun ini mencerminkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan bagi kebebasan sipil di Hong Kong.
Di sisi lain, Presiden Taiwan Lai Ching-te turut menyampaikan dukungan kepada para pelaku industri buku dan pekerja budaya. Melalui unggahan di Facebook, ia menegaskan bahwa toko buku independen memiliki peran penting sebagai ruang bagi lahirnya gagasan dan pemikiran, serta menyatakan bahwa tulisan maupun pemikiran tidak seharusnya dibatasi oleh tekanan politik.
Pemerintah China sendiri tetap memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyebut Presiden Lai Ching-te sebagai tokoh yang berpaham separatis.